CIREBON RAYA ■ JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10,3 triliun pada tahap pertama Program Listrik Desa 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Komitmen itu ditegaskan dalam Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar di Jakarta, Senin (13/7). Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan validasi data menjadi kunci agar program tepat sasaran dan seluruh wilayah yang belum menikmati listrik dapat terlayani.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pemerataan akses listrik merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional.
Hingga April 2026, PLN mencatat telah menghadirkan akses listrik di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga melalui pendanaan APBN. Pemerintah bersama PLN menargetkan program diperluas menjadi 2.792 lokasi hingga akhir 2026 dengan potensi melayani 137.266 pelanggan.
Program tersebut mendapat dukungan sejumlah pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut jumlah desa yang belum berlistrik di wilayahnya berkurang dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan siap mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi dengan PLN.(gus)
