Notification

×

Di Atas Politik Adalah Kemanusiaan: PPI Serukan Hentikan Korban Jiwa dalam Demokrasi

Sabtu, Agustus 30, 2025 | 15:33 WIB Last Updated 2025-08-30T08:33:19Z

CIREBON RAYA | JAKARTA — Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) angkat suara terkait maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah, yang dalam beberapa hari terakhir berujung pada bentrokan, pembakaran, hingga memakan korban jiwa dari kalangan rakyat kecil.

PPI menegaskan bahwa aspirasi rakyat melalui unjuk rasa adalah bentuk hak konstitusional yang sah dan lahir dari keprihatinan mendalam atas ketidakadilan. Namun, organisasi ini juga menyoroti bagaimana aksi-aksi tersebut kerap dibajak oleh agenda-agenda elitis yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat jelata.

“Di atas politik adalah kemanusiaan. Demokrasi kita harus naik lebih tinggi derajatnya,” tegas Pimpinan Nasional PPI dalam pernyataannya, hari ini.

PPI mengungkapkan keprihatinannya atas tragedi pada Jumat, 29 Agustus 2025, ketika demonstrasi di Makassar berujung jatuhnya korban jiwa: seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan, staf kecamatan, hingga seorang anggota DPRD Makassar yang menjadi korban situasi ricuh.

Menurut PPI, para korban tersebut bukanlah pihak yang seharusnya menanggung risiko, melainkan rakyat kecil yang justru terdampak dari keputusan-keputusan politik yang tidak berpihak.

PPI menyerukan kepada seluruh jajaran pimpinan daerah dan cabang agar mengedepankan cooling down, menahan diri, serta menghindari cara-cara primitif dalam perebutan kepentingan.

Mereka menekankan bahwa aspirasi rakyat tidak boleh dirampas oleh kepentingan segelintir elit. Sebaliknya, perlu dibangun ruang dialog yang sehat, adil, dan menolak kekerasan.

“Kami mendorong semua pihak untuk duduk bersama, menyepakati prinsip keadaban, non-violence, tidak menurunkan amarah menjadi amuk, dan merawat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa,” tulis Pimpinan Nasional PPI yang ditandatangani Ketua Presidium Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderal S.J. Arifin.

Bagi PPI, tragedi yang menelan korban rakyat kecil harus menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi cara berpolitik. Demokrasi bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan ruang untuk memperjuangkan kemanusiaan.

Dengan sikap tegas, PPI mengingatkan : tidak boleh ada lagi rakyat kecil yang dikorbankan demi kepentingan elit. (*)