CIREBON RAYA | JAKARTA — Pejabat Gubernur DKI Jakarta periode 2016–2017, Soni Sumarsono, menegaskan bahwa membangun Jakarta sebagai kota global tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur dan pencitraan modernitas. Jakarta, katanya, harus menjadi kota global yang berkeadilan sosial — kota yang maju tanpa meninggalkan rakyatnya.
Hal itu disampaikan Soni dalam Diskusi Publik Sesi II bertema “Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Menuju Jakarta Kota Global-Berkeadilan Sosial”, yang digelar oleh DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
"Kota global yang berkeadilan sosial bukan hanya tentang ekonomi dan politik dunia, tapi tentang memastikan semua warganya mendapat keadilan sosial. Kalau bikin kota global saja gampang. Tapi yang berkeadilan sosial, itu harus ada muatan ideologisnya," tegas Soni.
Ia menjelaskan, konsep kota global sejatinya menuntut keberimbangan antara daya saing internasional dan kesejahteraan warga.
Jakarta, lanjutnya, sudah memenuhi banyak kriteria kota global dengan bandara internasional, pelabuhan, kawasan bisnis modern, serta peran budaya dan diplomasi, namun tantangan terbesar terletak pada kesenjangan sosial dan partisipasi publik.
"Jakarta sekarang sudah kota global. Kita peringkat 71 dari 158 kota dunia, naik dari posisi 74 tahun lalu. Tapi jangan lupa, kota global yang berkeadilan sosial menolak kesenjangan ekonomi yang sering muncul akibat globalisasi. Harus ada akses setara bagi semua," ujarnya.
Soni juga mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dinilainya progresif dalam memperkuat tata kelola kota.
"Langkah-langkah sekarang sudah bagus, integrasi MRT, LRT, TransJakarta, digitalisasi pelayanan publik. Untuk smart city, Jakarta yang terbaik di Indonesia. Tapi cakupan dan pemerataan harus terus ditingkatkan," ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan kota global juga harus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan publik.
"Partisipasi masyarakat masih lemah. Transparansi yang belum optimal bisa berpengaruh pada akuntabilitas, dan ujungnya korupsi. Ini yang harus dibenahi," katanya.
Soni menilai sejumlah program seperti transportasi publik murah, perumahan rakyat, ekonomi kreatif berbasis komunitas, serta ruang publik hijau harus menjadi prioritas utama agar Jakarta tumbuh sebagai kota global yang tetap humanis.
"Jakarta harus menjadi kota yang maju secara global, tapi berakar secara ideologis. Di situlah nilai-nilai nasionalisme dan marhaenisme menemukan relevansinya," tuturnya.
Ia juga mendorong PA GMNI untuk berperan aktif sebagai penjaga nilai keadilan sosial dalam arah pembangunan kota.
"Peran PA GMNI penting, sebagai pejuang pemikir dan pemikir pejuang. PA GMNI harus ikut mengawal Jakarta agar menjadi kota global yang tetap berpihak pada rakyat," tandasnya.(*)
