Peristiwa penolakan terhadap mantan Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kunjungan daerah mulai menjadi sorotan publik. Di Lampung, hari ini, Sabtu (27/6) misalnya, aksi demonstrasi yang menolak kedatangan Jokowi disertai munculnya informasi mengenai pencopotan sejumlah banner bergambar Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Meski perlu diverifikasi secara menyeluruh, rangkaian peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih besar mengenai dinamika politik pasca berakhirnya masa kekuasaan Jokowi.
Selama hampir satu dekade memimpin Indonesia, Jokowi dikenal sebagai salah satu figur politik dengan tingkat popularitas yang tinggi. Namun, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ruang kritik terhadap dirinya tampak semakin terbuka. Berbagai isu yang sebelumnya menjadi perdebatan publik kembali mencuat dan mewarnai setiap agenda kunjungan politiknya di berbagai daerah.
Dalam kajian politik, simbol memiliki makna yang tidak kalah penting dibanding tokohnya. Banner, baliho, hingga atribut bergambar seorang pemimpin kerap menjadi representasi dukungan maupun penolakan masyarakat.
Karena itu, jika benar terjadi pencopotan atribut tersebut oleh warga, peristiwa itu tidak hanya dipandang sebagai tindakan spontan, melainkan juga dapat dibaca sebagai bentuk ekspresi politik yang menyampaikan pesan kepada publik.
Fenomena ini menjadi sinyal bahwa peta politik Indonesia pasca kekuasaan Jokowi masih terus bergerak. Apakah penolakan terhadap simbol-simbol Jokowi hanya merupakan dinamika lokal, atau justru menjadi awal bergesernya sentimen politik masyarakat secara lebih luas, menjadi pertanyaan yang patut dicermati.
Berdasarkan laporan hari ini, sekelompok massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) juga menggelar aksi menolak kunjungan safari politik mantan Presiden Joko Widodo di Bandar Lampung.
Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari isu dugaan pelanggaran HAM, penegakan hukum, hingga polemik ijazah. Aksi tersebut berlangsung dengan pengamanan aparat dan tidak mengganggu agenda utama kunjungan.
Yang menurut saya lebih penting justru adalah makna politiknya.
Ketika masih menjabat presiden, Jokowi hampir selalu disambut pendukung yang jumlahnya besar. Setelah tidak lagi menjabat, ruang kritik terhadap dirinya terlihat semakin terbuka.
Ini menunjukkan bahwa figur Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang kuat, sehingga kehadirannya tetap memunculkan respons, baik dukungan maupun penolakan.
Dalam politik, ada satu prinsip sederhana:
"Tokoh yang sudah tidak berpengaruh biasanya tidak lagi didemo".
Fakta bahwa kunjungannya masih memicu demonstrasi menunjukkan Jokowi masih dianggap memiliki posisi penting dalam peta politik nasional, meskipun secara formal bukan lagi presiden.
Di sisi lain, kita juga perlu melihat gambar yang utuh. Di Lampung hari ini bukan hanya ada kelompok yang menolak, tetapi juga ada warga yang menyambut dan ingin bertemu Jokowi selama kunjungannya. Artinya, respons masyarakat tidak tunggal.
Menurut saya, ini adalah fase baru politik Indonesia. Tokoh-tokoh pasca-kekuasaan biasanya mulai "diuji" oleh opini publik. Bagaimana Jokowi merespons kritik, bagaimana pendukungnya tetap bertahan, dan bagaimana lawan politik memanfaatkan momentum, semuanya akan menjadi bagian dari dinamika politik menjelang kontestasi politik berikutnya. (Rasyid Munandar)
