Notification

×

Warga Jabar Dukung KDM Realisasikan Pembentukan Satgas Anti Premanisme

Jumat, Mei 02, 2025 | 22:08 WIB Last Updated 2025-05-02T15:08:19Z

CIREBON RAYA | BOGOR — Jengah dengan aksi premanisme yang kerap terjadi di wilyah hukum Jawa Barat, Komunitas Peduli Jabar Kahiji (KPJK) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM untuk segera merealisasikan pembentukan Satgas Anti Premanisme.

"Kami mendesak agar Kang Dedi segera merealisasikan gagasan beliau terkait Pembentukan Satgas Anti Premanisme," kata Gusti Anggoro, Ketua Komunitas Peduli Jabar Kahiji kepada awak media, pada Jumat (2/5) di Bogor.

Menurut pengamat kebijakan publik ini, langkah KDM guna meredam aksi premanisme dengan pembentukan Satgas Anti Premanisme dinilainya sudah sangat tepat.

"Selain aksi aksi premanisme yang sudah meresahkan warga, juga penting bagi pemimpin untuk melindungi dari aksi premanisme, menganyomi, dan memberi rasa aman bagi warga. Kita tidak ingin aksi-aksi premanisme seperti di Bogor, Depok dan Karawang baru-baru ini terus terjadi," kata dia.

"Kenyamanan warga kadang terusik dengan aksi-aksi premanisme, dan itu harus di hentikan, karena itu kami menilai langkah Kang DM membentuk Satgas Anti Premanisme saat ini adalah urgen," imbuh Gusti.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menggulirkan wacana pembentukan Satgas Antipremanisme yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan. 

Satgas tersebut, menurutnya, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari intimidasi dan praktik-praktik premanisme di ruang publik maupun sektor usaha.

KDM menegaskan bahwa tugasnya sebagai gubernur adalah menyelesaikan persoalan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan aman.

"Saya tidak akan meladeni tantangan atau pernyataan yang tidak produktif. Fokus saya adalah membangun dan melayani rakyat Jawa Barat," kata Dedi dalam pernyataan belum lama ini.

Situasi ini menjadi sorotan publik, terutama terkait relasi antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil. Sejumlah pengamat hukum dan pemerintahan menyarankan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog.(via)